Pemkab Bogor Matangkan Rencana Kereta Gantung Gadog–Gunung Mas Tanpa APBD untuk Urai Macet Puncak

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mematangkan rencana pembangunan kereta gantung (cable car) sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan di kawasan wisata Puncak. Rute transportasi massal berbasis pariwisata ini direncanakan membentang dari kawasan Gadog hingga kawasan Gunung Mas, Cisarua.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa proyek ini disiapkan untuk memecah kepadatan volume kendaraan pribadi di jalur utama Puncak, khususnya pada akhir pekan dan musim liburan panjang.

Rencana Rute dan Integrasi Wisata

Berdasarkan rencana awal, titik keberangkatan kereta gantung akan terintegrasi dengan kawasan Summarecon Gadog, yang lokasinya strategis bagi wisatawan setelah keluar dari Tol Jagorawi. Dari titik tersebut, jalur kereta gantung diproyeksikan melintasi sejumlah kawasan wisata sebelum berakhir di Rest Area Gunung Mas.

Kehadiran moda transportasi ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh wisatawan menuju Puncak secara signifikan saat jalur darat sedang mengalami kemacetan parah akibat sistem satu arah (one way) atau lonjakan kendaraan.

Menggunakan Skema Pendanaan Non-APBD

Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa megaproyek ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyek kereta gantung Puncak akan dijalankan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau investasi murni dari pihak swasta.

Hingga saat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kabupaten Bogor masih melakukan kajian mendalam serta membuka peluang bagi para investor yang berminat menanamkan modalnya di proyek ini.

Dorong Sektor Pariwisata Ramah Lingkungan

Selain menjadi solusi mobilitas, moda transportasi berbasis kabel dan listrik ini diproyeksikan menjadi daya tarik wisata baru di Kabupaten Bogor. Penggunaan teknologi ramah lingkungan ini juga diharapkan dapat menekan emisi karbon di kawasan Puncak.

Saat ini, proyek masih berada dalam tahapan kajian teknis dan studi kelayakan (feasibility study). Pemerintah memastikan seluruh tahapan peraturan, perizinan, hingga analisis dampak lingkungan akan dipenuhi secara ketat sebelum pembangunan fisik dapat dimulai.